Birokrasi: Mentele-telekan Hal Sepele

“Selamat siang pak.”
“Siang. Ada apa?”
“Saya Regy pak, dari konsultan Amdal PT Alpukat Super.”
“Oh iya ada yang bisa dibantu pak Regy?”
“Ini pak, saya sedang menyusun dokumen Amdal untuk kebun singkong PT Srikaya Bersatu, kebetulan saya butuh data tentang Profil Kesehatan Tahun 2013 Kabupaten Pepaya ini. Bisa dibantu pak?”

Si bapak itu menatap menyelidik. Sebelumnya saya sudah langsung datang ke ruangan bidang Sistem Informasi Kesehatan sesuai arahan dari resepsionis, katanya kalo butuh data di situ tempatnya. Tapi di ruangan itu saya ditolak, katanya harus ke Bagian Umum dulu, masukin surat dan minta acc disana. Maka di situlah saya berada, mematung, salah tingkah, diperhatikan oleh sekitar 11 orang pegawai berseragam coklat Dinas Kesehatan Kabupaten Pepaya yang sedang asyik ngerumpi. Obrolan mereka mendadak terhenti ketika saya masuk. 11 pasang mata itu menatap saya bersama-sama.

“Suratnya ada?”
“Ada pak.” Saya mengeluarkan surat dari tas saya, menyerahkannya pada si bapak yang kemudian membaca surat itu pelan-pelan, seolah sedang membaca jurnal ilmiahnya Stephen Hawking.

“Ini untuk apa datanya?”
“Untuk analisis kesehatan masyarakat di lokasi studi pak.”
“Kegiatannya apa?”
“Perkebunan singkong.”
“Pemrakarsanya?”
“PT Srikaya Bersatu.”
“Luasannya berapa?”
“6.000 hektar pak.”

Bapak itu kembali diam. Bibirnya menggumam pelan saat membaca surat itu, mungkin sudah yang kesepuluh kalinya dia membaca surat saya dari awal sampai akhir. Kumis tebalnya bergerak naik turun mengikuti gerak bibir, kemudian, dia menarik napas panjang.

“Ini suratnya kita terima dulu. Nanti saya naikkan ke Kepala Dinas untuk dipelajari. Kalo di-acc, baru datanya bisa kita kasih.”
“Gitu ya pak?”
“Iya, prosesnya begitu.”
“Berapa lama kira-kira?”
“Coba cek lagi kesini kira-kira 3 hari lagi.”

HEH?

“Pak Kepala Dinas-nya sekarang nggak ada ya pak?”
“Mungkin ada, tapi beliau kan sibuk. Surat ini juga harus dipelajari beliau dulu, setelah itu baru disposisi ke bidang yang bersangkutan, baru datanya bisa keluar.”
“Tapi pak, data profil kesehatan itu kan bukan data rahasia, data publik, masak serumit itu sih prosesnya? Itu kan bentuknya buku, jadi saya cuma pinjam aja buat difotokopi.”
“Ya memang begini aturannya mas, birokrasinya. Nggak bisa sembarangan kita ngasih data. Gimana?”

Kampret. Eh, maaf lagi puasa. Astagfirullah. Hal sepele kayak gini aja harus melalui birokrasi yang panjang. Ibarat mau mandi tapi disuruh benerin printer dulu.

“Jadi saya harus nunggu 3 hari pak?”
“Biasanya gitu mas.”

Saya mangkel tapi malas berdebat, akhirnya surat itu saya tinggalkan bersama kesebelasan berseragam coklat itu.

Saya tahu itu bukan salah mereka. Mereka hanya staf, cuma mengikuti aturan. Orang yang di ruangan SIK juga cuma mengikuti aturan. Kepala Dinas juga mengikuti aturan. Semuanya cuma mengikuti aturan yang TOLOL itu. Dan kejadian ini bukan baru pertama kali saya temui. Di Provinsi dari Kabupaten Pepaya ini, Provinsi Mengkudu, malah lebih parah. Saya memasukkan surat di Bappeda untuk minta data RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang masih berlaku. Sebulan sejak surat itu saya masukkan, disposisi dari Kepala Bappeda belum keluar. SEBULAN MEN! Kampret gak tuh?

Karena jalur surat tidak bisa diharapkan, akhirnya saya coba menemui Kepala Bagian Fispra-nya, kata orang sih di bagian itulah data RTRW bersemayam. Jawabannya?

“Ini harus minta langsung ke kabupaten yang bersangkutan pak, ke Kabupaten Pepaya. Biar lebih jelas dan detail.”
“Kalo saya minta dulu yang punya provinsi bisa pak?”
“Punya provinsi masih dalam rancangan. Kita belum bisa kasih. Ke kabupaten aja pak.”

Yeah yeah i know. Saya langsung pergi dari ruangan itu. 2 hari kemudian saya datang ke kantor Bappeda di Kabupaten Pepaya, menanyakan hal yang sama.

“Wah ini harus minta ke provinsi pak, kami tidak punya.”
“Tapi kata orang provinsi harus ke kabupaten?”
“Ada tapi yang lama pak, sekarang lagi dibahas yang baru.”
“Saya boleh minta yang lama aja? Kan masih berlaku?”
“Ndak bisa pak, karena takutnya nanti bapak mengacu ke situ terus berbeda sama yang baru.”
“Saya bisa minta rancangan yang baru?”
“Belum bisa pak, belum disahkan.”
“Jadi saya harus gimana dong?”
“Nunggu yang baru disahkan pak.”
“Kapan itu?”
“Kurang tau, paling cepat 6 bulan lagi.”

Pret.

Itu kejadian November tahun lalu. Sekarang sudah Agustus. Sudah 9 bulan. Orang yang hamil waktu itu aja sekarang sudah melahirkan, dan RTRW yang baru itu sampai sekarang belum disahkan juga.

***

Saya tidak habis pikir. Data publik yang jelas-jelas bukan rahasia negara itu dilindungi layaknya daftar teroris hasil investigasi CIA. Dan dari semua kantor Pemda dimana saya sempat berurusan, semuanya sama. Berbelit-belit. Herannya mereka merasa itu hal yang lumrah, semakin panjang prosesnya semakin keren dan membanggakan. Begitulah wajah birokrasi kita di daerah. Mentele-telekan hal yang sepele. Huft.

[UPDATE]

Barusan dapet kabar dari temen saya yang saya mintai tolong untuk follow-up surat permintaan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Pepaya itu. Katanya suratnya ILANG. Huahahahahahanjeng.

About Regy Kurniawan

Highlander

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: